Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer

Post a Comment
Anda Sedang mencari jawaban di mata pelajaran PPKn pada tingkat Sekolah Menengah Atas apakah pertanyaan tentang 4 Perbedaan Sistem Presidensil Dan Parlementer

Pada halaman ini juga terdapat video penjelasan tentang Sistem Pemerintahan: Presidensial Vs. Parlementer - 4 Perbedaan Sistem Presidensil Dan Parlementer jangan lupa tonton sampai habis agar lebih faham tentang 4 Perbedaan Sistem Presidensil Dan Parlementer Semangat Belajar Sob !!


Sistem Pemerintahan: Presidensial Vs. Parlementer - Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer

Kuliah tentang Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer, disampaikan oleh Bapak Dani Muhtada Ph.D. dalam perkuliahan ...

Jawaban 1 : 4 Perbedaan Sistem Presidensil Dan Parlementer

4 perbedaan sistem pemerintahan secara presidensil dan parlementer, sebagai berikut: 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan
Sistem pemerintahan presidensial baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya dijabat oleh seorang presiden sehingga tidak ada pemisahan diantara keduanya.  
Sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden/sultan/raja sebagai kepala negara yang fungsinya hanya secara simbolis sehingga berperan secara seremonial dalam melantik, mengesahkan, maupun mengukuhkan U
U (
Undang-
Undang) dan kabinet. 2. Pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan
Sistem pemerintahan presidensial kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dimana pelaksanaan pemilu ini diselenggarakan menjelang habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden periode sebelumnya.
Sistem pemerintahan parlementer perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Dalam sistem pemerintahan ini, pemilu oleh rakyat dilakukan hanya untuk memilih anggota parlemen. 3. Lembaga supremasi tertinggi
Sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga tertinggi negara yang ada adalah supremasi konstitusi dimana kedaulatan rakyatlah yang dijunjung tinggi.  
Sistem pemerintahan parlementer masih terdapat lembaga supremasi tertinggi yaitu parlemen dimana parlemen memiliki kekuasaan besar dalam negara baik sebagai badan perwakilan maupun badan legislatif. 4. Kekuasaan eksekutif dan legislatif
Sistem pemerintahan presidensial mengijinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar artinya kekuasaan keduanya sama-sama kuat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan.
Sistem pemerintahan parlementer tidak mengijinkan kesetaraan kedudukan antara eksekutif dan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem tersebut, kabinet dalam hal ini perdana menteri beserta menteri dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.  
Pembahasan
Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif dimana presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.  
Ciri-ciri 1. Pemerintahan secara presidensial
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. 2. Pemerintahan secara parlementer
Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut

Detail jawaban
Kelas: 11 - SMA
Mapel: Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kode: -
Kata kunci: Sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer.AJ.

Semangat Sob !! Semoga Membantu ..

Jawaban 2 : 4 Perbedaan Sistem Presidensil Dan Parlementer


Penjelasan mengenai 4 perbedaan sistem presidensial dan parlementer akan dipaparkan pada bagian Pembahasan berikut.
Pembahasan
Pada sistem presidensial, jabatan simbolis berupa kepala negara dan jabatan administratif seperti kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang yg sama, yakni seorang Presiden. Dengan begitu, Presiden memiliki otoritas secara eksekutif, sekaligus menjadi wajah dari negara yang dipimpinnya. Sedangkan sistem parlementer memisahkan peran dan fungsi kedua jabatan tersebut. Presiden/raja/ratu berperan secara simbolis sebagai representasi dari negara tersebut. Selain itu, ia juga berperan sebagai pemimpin dalam pelbagai acara seremonial kenegaraan. Sedangkan pekerjaan birokratis menjadi tanggungan dari seorang Perdana Menteri (PM).
Secara posisi pemerintahan, negara yang menerapkan sistem presidensial menjadikan lembaga negara sebagai badan yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Sedangkan pada sistem parlementer, terdapat lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi perwalian dan legislatif.
Pada sistem presidensial, yurisdiksi eksekutif dan legislatif berjalan setara. Antara satu dengan yang lainnya tidak dimungkinkan untuk bisa saling menjatuhkan. Sedangkan sistem parlementer memungkinkan antara perdana menteri (dan menterinya) dan parlemen saling menjatuhkan. Melalui rangkaian prosedural seperti mosi tidak percaya.
Masa jabatan kepala negara dibatasi melalui sistem presidensial. Setiap negara menetapkan aturan durasinya masing-masing. Umumnya berkisar di rentang waktu 4 sampai 6 tahun. Bahkan, ada negara-negara yang membatasi jumlah periode memimpin tersebut. Seperti misalnya Indonesia, yang menetapkan bahwa seorang Presiden hanya dapat memimpin (maksimal) dalam 2 periode. Sedangkan sistem parlementer tidak menetapkan batas minimum dan maksimum dari periode kepemimpin seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Artinya, adalah mungkin bagi jabatan perdana menteri untuk diisi oleh orang yang sama dalam hitungan dekade.

Semangat Sob !! Semoga Membantu ..

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter