Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan Ham Di Indonesia
Pada halaman ini juga terdapat video penjelasan tentang UPAYA PEMERINTAH DALAM MENEGAKAN HAM - Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penegakan Ham Di Indonesia jangan lupa tonton sampai habis agar lebih faham tentang Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penegakan Ham Di Indonesia Semangat Belajar Sob !!
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENEGAKAN HAM - Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan Ham Di Indonesia
Belajar Daring dimasa pandemi adalah sebuah tantangan bagi guru.
Jawaban 1 : Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penegakan Ham Di Indonesia
Jawaban:
Peranan pemerintah dalam penegakan HAM adalah:
- pemerintah bertindak sebagai pembuat peraturan
yang melindungi hak-hak asasi manusia dan menegakkan peraturan tersebut melalui
aparat hukum dan dibentuknya Komnas HAM serta peradilan HAM
Pembahasan:
Hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat dengan nama
HAM merupakan hak yang telah diberikan oleh Tuhan semenjak manusia lahir ke
dunia, dan Hak asasi itu wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh seluruh manusia
tanpa kecuali dan seluruh negara tanpa ada diskriminasi.
Dalam penegakan dan perlindungan HAM ini, pemerintah
menyusun peraturan perundag-undangan yang melindungi hak warga negara yaitu
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Selain adanya payung hukum, upaya pemerintah dalam penegakan
HAM juga dapat kita lihat dari pembentukan Lembaga Perlindungan HAM seperti
Departemen Hukum dan HAM, Komnas HAM, Lembaga Peradilan, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Namun upaya pemerintah ini tidak akan berhasil melindungi
hak asasi manusia tanpa partisipasi masyarakat.
Masyarakat ikut serta mengawal penegakan HAM dengan lembaga
perlindungan HAM yang dibuat oleh masyarakat yang biasanya kita sebut sebagai
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) misalnya YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan sebagainya.
Masyarakat juga harus ikut serta mengawal dan
mensosialisasikan HAM, seperti dengan melaporkan tindak pelanggaran HAM yang
terjadi ke aparat hukum.