Macam-Macam Alat Kontrol Sosial serta Contohnya

Kontrol sosial, juga dikenal sebagai kontrol sosial dalam bahasa Inggris, adalah sistem kontrol sosial yang didirikan oleh masyarakat dalam bentuk organisasi sosial dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, aman, dan harmonis.

Persyaratan ini jelas diperlukan untuk mengenali gejala sosial, gejala sosial, dan kesulitan hubungan sosial untuk menemukan solusi.

Berbagai Jenis Instrumen Kontrol Sosial

Bentuk alat yang digunakan dalam pengendalian sosial. Antara lain;

• Bahasa

Penggunaan bahasa dapat digambarkan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat. Indonesia, khususnya, tergolong masyarakat majemuk dan multikultural. Bahasa ini merupakan alat pemersatu yang dapat dipahami oleh mereka yang menjadi warga negara Indonesia (warga negara Indonesia) bahkan menjadi syarat sah bagi syarat-syarat tertentu.

Salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa sebagai bentuk kontrol sosial, seperti saat menyelenggarakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang presiden diperlukan untuk memanfaatkan Indonesia sebagai kepala badan eksekutif pemerintah. Tujuannya jelas, dan ini adalah cara untuk sampai ke sana.

• Hukum

Keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan sistem perundang-undangan merupakan komponen dari keberadaan instrumen kontrol sosial. Meskipun peraturan perundang-undangan ini dipisahkan menjadi dua kategori, hukum formal yang bersifat memaksa, dan hukum informal yang tidak bersifat memaksa tetapi harus dipatuhi.

Salah satu contoh keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kontrol sosial adalah bahwa setiap warga negara Indonesia wajib beragama sesuai dengan Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, yang tidak beragama tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, ajaran yang dulu diperjuangkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), tetapi pada akhirnya PKI yang dibubarkan karena Pancasila sudah menjadi komponen fundamental. masyarakat Indonesia.

• Media

Media massa pada hakikatnya merupakan alat kontrol sosial yang sangat serasi dengan proses pemberian masukan maupun kritik terhadap pemerintah. Media yang diproduksi oleh kantor media terutama berfungsi untuk menyebarkan informasi.

Dalam skenario ini, contoh alat kontrol media sosial dapat diamati dalam peran pers di pemerintahan, yang merupakan salah satu alasan untuk mengesahkan undang-undang untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, pers yang didukung masyarakat akhirnya memberikan kritikan pedas kepada presiden, hingga akhirnya presiden memutuskan RUU yang dinilai melemahkan KPK.