48+ Kumpulan Soal UH PPKN KELAS X BAB 1 NO GANJIL Sederajat dengan Kunci Jawaban
Halo.. teman, Di website caktekno.com hari ini 26-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang UH PPKN KELAS X BAB 1 NO GANJIL yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.
48+ Soal UH PPKN KELAS X BAB 1 NO GANJIL 2022/2023 Lengkap
1. LEMBAGA EKSEKUTIF BERTUGAS SEBAGAI
a. Hakim Agung
[Jawaban Salah]
b. Penyelenggara pemerintahan/UU
[Jawaban Benar]
c. Pengawas pemerintahan/UU
[Jawaban Salah]
d. Pemeriksa keuangan
[Jawaban Salah]
e. Penegak hukum
[Jawaban Salah]
2. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementrian negara kelompok satu adalah
a. Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya jelas diatur dalam UU
[Jawaban Benar]
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU
[Jawaban Salah]
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman program pemerintah
[Jawaban Salah]
d. Urusan pemerintahan Lembaga eksekutif
[Jawaban Salah]
e. Urusan pemerintahan Lembaga federative
[Jawaban Salah]
3. Teori pembagian kekuasaan manakah yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia yang sekarang
a. Teori John locke
[Jawaban Salah]
b. Teori Montesqiu
[Jawaban Benar]
c. Teori Federatif
[Jawaban Salah]
d. Teori konstituif
[Jawaban Salah]
e. Teori legislatif
[Jawaban Salah]
4. Dalam pembagaian kekuasaan John locke Lembaga manakah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan undang undang
a. Federatif
[Jawaban Salah]
b. Eksekutif
[Jawaban Benar]
c. Legislative
[Jawaban Salah]
d. Konstitutif
[Jawaban Salah]
e. yudikatif
[Jawaban Salah]
5. Perwujudan nilai Pancasila sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
a. Tidak memaksakan agama terhadap orang lain
[Jawaban Benar]
b. Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain
[Jawaban Salah]
c. Melaksanakan Hak dan kewajiban
[Jawaban Salah]
d. Melaksanakan peraturan sesuai UU yang belaku
[Jawaban Salah]
e. Membuat kebijakan yang merugikan agama orang lain
[Jawaban Salah]
6. Perwujudan nilai Pancasila sila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
a. Tidak memaksakan agama terhadap orang lain
[Jawaban Salah]
b. Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain
[Jawaban Salah]
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
[Jawaban Benar]
d. Berani mengeluarkan pendapat
[Jawaban Salah]
e. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan keadilan social
[Jawaban Salah]
7. Menteri bertanggung jawab terhadap
a. presiden
[Jawaban Benar]
b. MA
[Jawaban Salah]
c. MK
[Jawaban Salah]
d. Wakil Presiden
[Jawaban Salah]
e. MPR
[Jawaban Salah]
8. Lembaga negara yang mengurusi kepegawaian/PNS adalah
a. ANRI
[Jawaban Salah]
b. BIG
[Jawaban Salah]
c. BIN
[Jawaban Salah]
d. BKN
[Jawaban Benar]
e. BPOM
[Jawaban Salah]
9. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah merupakan bunyi UUD NRI 1945 pasal
a. 17 ayat 1
[Jawaban Salah]
b. 17 ayat 2
[Jawaban Salah]
c. 17 ayat 3
[Jawaban Benar]
d. 17 Ayat 4
[Jawaban Salah]
e. 17 ayat 5
[Jawaban Salah]
10. Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan presiden di luar kementrian disebut dengan
a. Kementrian negara
[Jawaban Salah]
b. Lembaga pemerintah non kementrian
[Jawaban Benar]
c. BUMN
[Jawaban Salah]
d. BUMS
[Jawaban Salah]
e. Sekretariat Negara
[Jawaban Salah]
11. Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintah adalah
a. Bersikap rela berkorban dengan pamrih
[Jawaban Salah]
b. Mengembangkan sikap primordialisme
[Jawaban Salah]
c. Mengembangkan sikap chauvinism
[Jawaban Salah]
d. Bersikap rela berkorban demi mempertahankan keutuhan Indonesia
[Jawaban Benar]
e. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan keadilan social.
[Jawaban Salah]
12. Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila keempat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah
a. Senantiasa mengambil keputusan berdasarkan kepentingan golongan atau individu
[Jawaban Salah]
b. Membatasi orang lain untuk berpendapat
[Jawaban Salah]
c. Tidak menerima hasil musyawarah
[Jawaban Salah]
d. Musyawarah dilakukan dengan terpaksa
[Jawaban Salah]
e. Bersikap terbuka terhadap berbagai kritik dan saran dari orang lain dan berusaha membenahi diri
[Jawaban Benar]
13. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah
a. lebih tinggi
[Jawaban Salah]
b. lebih rendah
[Jawaban Salah]
c. sejajar
[Jawaban Benar]
d. sebagai pemegang kekuasaan yudikatif
[Jawaban Salah]
e. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
[Jawaban Salah]
14. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah...
a. sebagai mandataris MPR
[Jawaban Salah]
b. lebih tinggi dari MPR
[Jawaban Salah]
c. di atas MK
[Jawaban Salah]
d. di bawah MPR
[Jawaban Salah]
e. setara dengan MPR
[Jawaban Benar]
15. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ...
a. Legislatif, yudikatif, dan federatif
[Jawaban Salah]
b. Eksekutif, federatif, dan legislatif
[Jawaban Salah]
c. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
[Jawaban Benar]
d. Legislatif, eksekutif, dan federatif
[Jawaban Salah]
e. Eksekutif, federatif, dan yudikatif
[Jawaban Salah]
16. Kekuasaan yang berhububungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
a. moneter
[Jawaban Salah]
b. legislatif
[Jawaban Salah]
c. eksaminatif
[Jawaban Benar]
d. yudikatif
[Jawaban Salah]
e. eksekutif
[Jawaban Salah]
17. Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ...
a. moneter
[Jawaban Benar]
b. eksaminatif
[Jawaban Salah]
c. konstitutif
[Jawaban Salah]
d. legislatif
[Jawaban Salah]
e. yudikatif
[Jawaban Salah]
18. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan
a. eksekutif
[Jawaban Benar]
b. legislatif
[Jawaban Salah]
c. eksamniatif
[Jawaban Salah]
d. yudikatif
[Jawaban Salah]
e. legislatif
[Jawaban Salah]
19. Kementerian negara adalah
a. Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
[Jawaban Salah]
b. Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
[Jawaban Benar]
c. Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
[Jawaban Salah]
d. Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
[Jawaban Salah]
e. Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
[Jawaban Salah]
20. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu di dalam BAB V tentang Kementerian Negara tepatnya pada pasal ...
a. 16
[Jawaban Salah]
b. 17
[Jawaban Benar]
c. 18
[Jawaban Salah]
d. 19
[Jawaban Salah]
e. 20
[Jawaban Salah]
21. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah …
a. LIPI
[Jawaban Salah]
b. BULOG
[Jawaban Salah]
c. BPOM
[Jawaban Salah]
d. BUMN
[Jawaban Benar]
e. BNN
[Jawaban Salah]
22. Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...
a. SOLIDARITAS
[Jawaban Benar]
b. PERDAMAIAN
[Jawaban Salah]
c. PARTISIPASI
[Jawaban Salah]
d. DEMOKRASI
[Jawaban Salah]
e. KESETARAAN
[Jawaban Salah]
23. Berikut yang termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
a. SOLIDARITAS
[Jawaban Salah]
b. PERDAMAIAN
[Jawaban Salah]
c. PARTISIPASI
[Jawaban Salah]
d. DEMOKRASI
[Jawaban Salah]
e. KESETARAAN HAK
[Jawaban Benar]
24. Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
a. MENCINTAI TANAH AIR
[Jawaban Salah]
b. MENGHARGAI ORANG LAIN
[Jawaban Salah]
c. MENGHARGAI PERBEDAAN KEYAKINAN
[Jawaban Salah]
d. MENGHARGAI KEANERAGAMAN BUDAYA
[Jawaban Salah]
e. MUSYARAWAH
[Jawaban Benar]
25. Pembagian kekuasaan secara vertical merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan
a. Tugas fungsi Lembaga negara
[Jawaban Salah]
b. Tingkatan Lembaga negara pusat dan daerah
[Jawaban Benar]
c. Tanggal berdirinya
[Jawaban Salah]
d. pembagian yudikatif
[Jawaban Salah]
e. pembagian eksekutif
[Jawaban Salah]
26. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika, terdiri dari...
a. Eksekutif, federatif, dan legislatif
[Jawaban Salah]
b. Legislatif, yudikatif, dan federatif
[Jawaban Salah]
c. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
[Jawaban Benar]
d. Legislatif, eksekutif, dan federatif
[Jawaban Salah]
e. eksamninatif, moneter, legislatif
[Jawaban Salah]
27. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ....
a. Moneter
[Jawaban Salah]
b. Legislatif
[Jawaban Salah]
c. Yudikatif
[Jawaban Salah]
d. Eksaminatif
[Jawaban Benar]
e. Eksekutif
[Jawaban Salah]
28. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan ....
a. Konstitutif
[Jawaban Salah]
b. Legislatif
[Jawaban Salah]
c. Yudikatif
[Jawaban Salah]
d. Eksaminatif
[Jawaban Salah]
e. Eksekutif
[Jawaban Benar]
29. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….
a. kekuasaan legislatif
[Jawaban Salah]
b. kekuasaan eksekutif
[Jawaban Benar]
c. kekuasaan yudikatif
[Jawaban Salah]
d. kekuasaan federatif
[Jawaban Salah]
e. kekuasaan eksaminatif
[Jawaban Salah]
30. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
a. 2 dan 4
[Jawaban Benar]
b. 1 dan 3
[Jawaban Salah]
c. 1 dan 4
[Jawaban Salah]
d. 1 dan 2
[Jawaban Salah]
e. 3 dan 4
[Jawaban Salah]
31. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
a. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
[Jawaban Benar]
b. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
[Jawaban Salah]
c. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
[Jawaban Salah]
d. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
[Jawaban Salah]
e. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
[Jawaban Salah]
32. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial ….
a. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
[Jawaban Salah]
b. Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
[Jawaban Salah]
c. Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
[Jawaban Salah]
d. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
[Jawaban Benar]
e. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen
[Jawaban Salah]
33. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
a. dekonsentrasi
[Jawaban Salah]
b. desentralisasi
[Jawaban Benar]
c. sentralisasi
[Jawaban Salah]
d. tugas pembantuan
[Jawaban Salah]
e. daerah otonom
[Jawaban Salah]
34. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
a. Monstesquieu
[Jawaban Benar]
b. John Locke
[Jawaban Salah]
c. Afdi Afdian
[Jawaban Salah]
d. Moh. Mahfud
[Jawaban Salah]
e. Jimly Asshiddiqie
[Jawaban Salah]
35. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari ....
a. presiden
[Jawaban Salah]
b. DPR
[Jawaban Salah]
c. BPK
[Jawaban Salah]
d. MPR
[Jawaban Benar]
e. DPA
[Jawaban Salah]
36. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah ....
a. presiden
[Jawaban Salah]
b. DPR
[Jawaban Salah]
c. BPK
[Jawaban Salah]
d. MPR
[Jawaban Salah]
e. Mahkamah Agung
[Jawaban Benar]
37. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh ....
a. gubernur
[Jawaban Benar]
b. bupati
[Jawaban Salah]
c. DPRD
[Jawaban Salah]
d. walikota
[Jawaban Salah]
e. presiden
[Jawaban Salah]
38. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah ....
a. 32
[Jawaban Salah]
b. 33
[Jawaban Salah]
c. 34
[Jawaban Benar]
d. 35
[Jawaban Salah]
e. 36
[Jawaban Salah]
39. BNN adalah kepanjangan dari...
a. Badan Nuklir Nasional
[Jawaban Salah]
b. Badan Nusantara Nasional
[Jawaban Salah]
c. Badan Nasional
[Jawaban Salah]
d. Badan Nuklir Nusantara
[Jawaban Salah]
e. Badan Narkotika Nasional
[Jawaban Benar]
40. Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
a. 18 ayat (1)
[Jawaban Benar]
b. 18 ayat (2)
[Jawaban Salah]
c. 18 ayat (3)
[Jawaban Salah]
d. 25 A
[Jawaban Salah]
e. 37
[Jawaban Salah]
41. Teori kekuasaan Negara menurut Mostesquieu dikenal dengan….
a. Demokrasi
[Jawaban Salah]
b. Republik
[Jawaban Salah]
c. Monarki
[Jawaban Salah]
d. Kausalitas
[Jawaban Salah]
e. Trias Politika
[Jawaban Benar]
42. Kekuasaan konstitusi adalah....
a. Membuat undang-undang
[Jawaban Salah]
b. Melaksanakan undang-undang
[Jawaban Salah]
c. Mengawasi undang-undang
[Jawaban Salah]
d. Mengubah dan menetapkan undang-undang
[Jawaban Benar]
e. Menghapus undang-undang
[Jawaban Salah]
43. Lembaga yang bertugas membantu pekerjaan presiden adalah....
a. Komisi Yudisial
[Jawaban Salah]
b. Kementerian
[Jawaban Benar]
c. Mahkamah Agung
[Jawaban Salah]
d. DPR
[Jawaban Salah]
e. DPRD
[Jawaban Salah]
44. Kementerian yang namanya jelas tertuang dalam UUD 1945 adalah ....
a. Kemenag
[Jawaban Salah]
b. Kemenkeu
[Jawaban Salah]
c. Kemendikbud
[Jawaban Salah]
d. Kemenpora
[Jawaban Salah]
e. Kemendagri
[Jawaban Benar]
45. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut….
a. konstitutif
[Jawaban Salah]
b. legislatif
[Jawaban Salah]
c. yudikatif
[Jawaban Salah]
d. eksekutif
[Jawaban Benar]
e. eksaminatif
[Jawaban Salah]
46. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan
a. Tingkat I dan Tingkat II
[Jawaban Salah]
b. Kabupaten dan kota
[Jawaban Salah]
c. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Jawaban Benar]
d. Propinsi dan kabupaten
[Jawaban Salah]
e. Badan - Badan yang berwenang
[Jawaban Salah]
47. Kekuasaan negara menurut John Locke, .... kecuali
a. yudikatif
[Jawaban Benar]
b. eksekutif
[Jawaban Salah]
c. legislatif
[Jawaban Salah]
d. federatif
[Jawaban Salah]
e. eksaminatif
[Jawaban Salah]
48. Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan konstitutif....
a. kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar
[Jawaban Salah]
b. kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Dasar
[Jawaban Salah]
c. kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
[Jawaban Benar]
d. kekuasaan untuk menghentikan Undang-Undang Dasar
[Jawaban Salah]
e. kekuasaan rakyat
[Jawaban Salah]
49. “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” bunyi dari UUD 1945 pasal ....
a. Pasal 3 ayat (2)
[Jawaban Salah]
b. Pasal 3 ayat (3)
[Jawaban Salah]
c. Pasal 3 ayat (4)
[Jawaban Salah]
d. Pasal 3 ayat (1)
[Jawaban Benar]
e. Pasal 2 ayat (1)
[Jawaban Salah]
50. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh....
a. DPR
[Jawaban Salah]
b. MPR
[Jawaban Salah]
c. PRESIDEN
[Jawaban Benar]
d. MA
[Jawaban Salah]
e. MK
[Jawaban Salah]
Demikian Kumpulan Soal UH PPKN KELAS X BAB 1 NO GANJIL Sederajat dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob
