8+ Kumpulan Soal PPKNXUAS 2022/2023 dengan Kunci Jawaban
Selamat Malam.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 11-Jul-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PPKNXUAS yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.
8+ Soal PPKNXUAS 2022/2023 Lengkap
1. Perhatikan data berikut :
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...
a. Nomor 1, 2, dan 3
[Jawaban Salah]
b. Nomor 3, 4, dan 5
[Jawaban Salah]
c. Nomor 2, 4, dan 6
[Jawaban Salah]
d. Nomor 3, 4, dan 6
[Jawaban Salah]
e. Nomor 4, 5, dan 6
[Jawaban Benar]
2.
Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki
fungsi sebagai berikut, kecuali ....
a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.
[Jawaban Salah]
b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar.
[Jawaban Benar]
c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
[Jawaban Salah]
d. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
[Jawaban Salah]
e. Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang
berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah
[Jawaban Salah]
3. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
[Jawaban Benar]
b. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
[Jawaban Salah]
c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
[Jawaban Salah]
d. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
[Jawaban Salah]
e. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
[Jawaban Salah]
4. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....
a. Adanya pemilu berkala
[Jawaban Salah]
b. Adanya supermasi hukum
[Jawaban Salah]
c. Adanya akuntabilitas politik
[Jawaban Salah]
d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
[Jawaban Benar]
e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
[Jawaban Salah]
5. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di antaranya terdapat di bawah ini....
a. sikap mental ditentukan dari atas.
[Jawaban Salah]
b. banyak laporan fiktif/direkayasa.
[Jawaban Salah]
c. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain.
[Jawaban Salah]
d. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi.
[Jawaban Salah]
e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
[Jawaban Benar]
6. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan …
a. Asas kepastian hukum.
[Jawaban Salah]
b. Asas kesamaan.
[Jawaban Benar]
c. Asas keseimbangan.
[Jawaban Salah]
d. Asas perlakukan yang jujur.
[Jawaban Salah]
e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang.
[Jawaban Salah]
7. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah…
a. Nomor 20 tahun 2005.
[Jawaban Salah]
b. Nomor 3 tahun 2006.
[Jawaban Salah]
c. Nomor 12 tahun 2006.
[Jawaban Salah]
d. Nomor 12 tahun 2008.
[Jawaban Benar]
e. Nomor 32 tahun 2014.
[Jawaban Salah]
8. Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah…
a. asas keterbukaan.
[Jawaban Salah]
b. asas kesejahteraan.
[Jawaban Benar]
c. asas kepastian hukum.
[Jawaban Salah]
d. asas kepentingan umum.
[Jawaban Salah]
e. asas proporsionalitas.
[Jawaban Salah]
9. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
a. Peradilan/yustisi.
[Jawaban Salah]
b. Politik luar negeri.
[Jawaban Salah]
c. Kebijakan pendidikan.
[Jawaban Benar]
d. Pertahanan dan keamanan.
[Jawaban Salah]
e. Moneter dan fiskal nasional.
[Jawaban Salah]
10. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2008, pemerintahan daerah provinsi terdiri atas ….
a. pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.
[Jawaban Benar]
b. pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi.
[Jawaban Salah]
c. pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
[Jawaban Salah]
d. pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
[Jawaban Salah]
e. pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota.
[Jawaban Salah]
Demikian Kumpulan Soal PPKNXUAS 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob
