18+ Kumpulan Soal KELAS X BAB 1 | Terbaru dengan Kunci Jawaban
Hai, Apa kabar?.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 31-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang KELAS X BAB 1 | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas KG di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.
18+ Soal KELAS X BAB 1 | 2022/2023 Lengkap
1. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika, terdiri dari..
a. Eksekutif, federatif, dan legislatif
[Jawaban Salah]
b. Eksekutif yudikatif federatif
[Jawaban Salah]
c. eksekutif, legislatif yudikatif
[Jawaban Benar]
d. legislatif yudikatif federatif
[Jawaban Salah]
e. legislatif yudikatif ononatif
[Jawaban Salah]
2. okoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Federatif adalah
a. Monstesquieu
[Jawaban Salah]
b. John Locke
[Jawaban Benar]
c. Afdi Afdian
[Jawaban Salah]
d. Moh. Mahfud
[Jawaban Salah]
e. Jimly Asshiddiqie
[Jawaban Salah]
3. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
a. Presiden
[Jawaban Salah]
b. DPR
[Jawaban Salah]
c. BPK
[Jawaban Salah]
d. MPR
[Jawaban Benar]
e. DPA
[Jawaban Salah]
4. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah...
a. Presiden
[Jawaban Salah]
b. DPR
[Jawaban Salah]
c. BPK
[Jawaban Salah]
d. MPR
[Jawaban Salah]
e. Mahkamah Agung
[Jawaban Benar]
5. Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang....
a. DPR
[Jawaban Salah]
b. M{PR
[Jawaban Salah]
c. MK
[Jawaban Benar]
d. MA
[Jawaban Salah]
e. Presiden
[Jawaban Salah]
6. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
a. 32
[Jawaban Salah]
b. 33
[Jawaban Salah]
c. 34
[Jawaban Benar]
d. 35
[Jawaban Salah]
e. 36
[Jawaban Salah]
7. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
a. Kementerian Sekretariat Negara
[Jawaban Salah]
b. Kementrian Kesehatan
[Jawaban Salah]
c. Kementrian Lingkungan Hidup
[Jawaban Salah]
d. Kementrian Sosial
[Jawaban Salah]
e. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
[Jawaban Benar]
8. Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
a. BPS
[Jawaban Salah]
b. BULOG
[Jawaban Salah]
c. BKPM
[Jawaban Salah]
d. BAPPENAS
[Jawaban Salah]
e. BNN
[Jawaban Benar]
9. BNN adalah kepangangan dari...
a. Badan Nuklir Nasional
[Jawaban Salah]
b. Badan Nusantara Nasional
[Jawaban Salah]
c. Badan Narkotika Nasional
[Jawaban Salah]
d. Badan Nuklir Nusantara
[Jawaban Salah]
e. Badan Narkotika Nasional
[Jawaban Benar]
10. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….
a. kekuasaan legislatif
[Jawaban Salah]
b. kekuasaan eksekutif
[Jawaban Benar]
c. kekuasaan yudikatif
[Jawaban Salah]
d. kekuasaan federatif
[Jawaban Salah]
e. kekuasaan koordinatif
[Jawaban Salah]
11. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang.
a. Pasal 20 Ayat (1)
[Jawaban Benar]
b. Pasal 20 Ayat (2)
[Jawaban Salah]
c. Pasal 20 Ayat (3)
[Jawaban Salah]
d. Pasal 20 Ayat (4)
[Jawaban Salah]
e. Pasal 20 Ayat (5)
[Jawaban Salah]
12. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….
a. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
[Jawaban Benar]
b. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
[Jawaban Salah]
c. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
[Jawaban Salah]
d. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
[Jawaban Salah]
e. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
[Jawaban Salah]
13. Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….
a. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
[Jawaban Salah]
b. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
[Jawaban Salah]
c. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
[Jawaban Benar]
d. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
[Jawaban Salah]
e. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
[Jawaban Salah]
14. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….
a. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
[Jawaban Salah]
b. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
[Jawaban Salah]
c. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
[Jawaban Salah]
d. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
[Jawaban Benar]
e. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
[Jawaban Salah]
15. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
a. Bentuk negara kesatuan
[Jawaban Salah]
b. Bentuk negara federasi
[Jawaban Salah]
c. Bentuk pemerintahan republik
[Jawaban Salah]
d. Sistem pemerintahan presidensil
[Jawaban Benar]
e. Sistem pemerintahan parlementer
[Jawaban Salah]
16. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!
a. 1 dan 2
[Jawaban Salah]
b. 2 dan 3
[Jawaban Salah]
c. 3 dan 5
[Jawaban Salah]
d. 4 dan 6
[Jawaban Benar]
e. 5 dan 6
[Jawaban Salah]
17. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
a. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
[Jawaban Salah]
b. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
[Jawaban Salah]
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
[Jawaban Salah]
d. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
[Jawaban Salah]
e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
[Jawaban Benar]
18. Perhatikan data di bawah ini!
a. 2 dan 4
[Jawaban Benar]
b. 1 dan 3
[Jawaban Salah]
c. 1 dan 4
[Jawaban Salah]
d. 1 dan 2
[Jawaban Salah]
e. 3 dan 4
[Jawaban Salah]
19. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
[Jawaban Salah]
b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
[Jawaban Salah]
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
[Jawaban Salah]
d. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
[Jawaban Benar]
e. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
[Jawaban Salah]
20. Lembaga pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah...
a. LAPAN
[Jawaban Salah]
b. BULOG
[Jawaban Salah]
c. BNN
[Jawaban Salah]
d. BNPT
[Jawaban Salah]
e. BUMN
[Jawaban Benar]
Demikian Kumpulan Soal KELAS X BAB 1 | Terbaru dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob
