Notifikasi

23+ Kumpulan Soal HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH | OTHER Terbaru dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 25-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH | OTHER 2022/2023 Lengkap



1. Menyampaikan pandangan dan memberikan solusi alternatif merupakan perwujudan hak anggota DPRD, yaitu....

a. Hak bertanya
[Jawaban Salah]

b. Hak imunitas
[Jawaban Salah]

c. Hak angket
[Jawaban Salah]

d. Hak interpelasi
[Jawaban Salah]

e. Hak menyatakan pendapat
[Jawaban Benar]



2. Berikut ini merupakan beberapa kewenangan kepala daerah, kecuali....

a. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
[Jawaban Benar]

b. Menajukan rancangan perda
[Jawaban Salah]

c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
[Jawaban Salah]

d. Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah
[Jawaban Salah]

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
[Jawaban Salah]



3. Presiden memiliki wewenang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kewenangan tersebut termasuk sebagai urusan pemerintahan absolut dalam bidang....

a. Keamanan
[Jawaban Salah]

b. Yustisi/hukum
[Jawaban Benar]

c. Politik luar negeri
[Jawaban Salah]

d. Pertahanan nasional
[Jawaban Salah]

e. Kebijakan moneter dan fiskal nasional
[Jawaban Salah]



4. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapka hari libur keagamaan merupakan contoh urusan pemerintahan...

a. Absolut
[Jawaban Benar]

b. Konkuren
[Jawaban Salah]

c. Umum
[Jawaban Salah]

d. Khusus
[Jawaban Salah]

e. Istimewa
[Jawaban Salah]



5. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aspek pariwisata termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren....

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Pilihan
[Jawaban Benar]

c. Umum
[Jawaban Salah]

d. Absolut
[Jawaban Salah]

e. Istimewa
[Jawaban Salah]



6. Retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri, termasuk dalam bentuk pendapatan....

a. Dana perimbangan
[Jawaban Salah]

b. Dana otonomi khusus
[Jawaban Salah]

c. Asli daerah
[Jawaban Benar]

d. Transfer
[Jawaban Salah]

e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
[Jawaban Salah]



7. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada....

a. Provinsi
[Jawaban Salah]

b. Kabupaten
[Jawaban Salah]

c. Kota
[Jawaban Salah]

d. Kecamatan
[Jawaban Salah]

e. Desa
[Jawaban Benar]



8. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu....

a. Hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah dan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan perangkat daerah
[Jawaban Benar]

b. Hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah daerah dan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah
[Jawaban Salah]

c. Hubungan struktural eksekutif dalam pembentukan perangkat daerah
[Jawaban Salah]

d. Hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah
[Jawaban Salah]

e. Hubungan struktural pada tingkat kabupaten/kota dan Hubungan struktural tingkat provinsi
[Jawaban Salah]



9. Deskripsi yang tepat mengenai hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditunjukkan oleh pernyataan....

a. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pada kondisi geografis pemerintah pusat dan daerah
[Jawaban Salah]

b. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pada hubungan administratif pemerintah pusat dan daerah
[Jawaban Salah]

c. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah daerah
[Jawaban Salah]

d. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
[Jawaban Benar]

e. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat dan daerah
[Jawaban Salah]



10. Pembagian tugas dan wewenang pemerintahan pusat dengan daerah pada dasarnya ditujukan untuk....

a. Mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
[Jawaban Salah]

b. Meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
[Jawaban Salah]

c. Melatih kemandirian daerah dalam pengelolaan pemerintah daerah
[Jawaban Salah]

d. Membebaskan pemerintah pusat dari berbagai urusan pemerintahan
[Jawaban Salah]

e. Mdempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
[Jawaban Benar]



11. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan oleh pernyataan....

a. Sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah dengan memblokade jalan
[Jawaban Salah]

b. Fara mengkritisi kebijakan pemerintah tentang RKUHP melalui laman resmi pemerintah yang disampaikan secara sopan
[Jawaban Benar]

c. Warga daerah X memprotes peraturan daerah dengan melakukan unjuk rasa dengan merusak gerbang gedung DPRD
[Jawaban Salah]

d. Rino memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah menggunakan kalimat kasar
[Jawaban Salah]

e. Warga daerah X melakukan protes terhadap kebijakan daerah dengan cara menyebarkan berita bohong melalui laman media sosial
[Jawaban Salah]



12. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pernyataan tersebut sesuai ketentuan dalam pasal....

a. 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
[Jawaban Benar]

b. 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
[Jawaban Salah]

c. 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
[Jawaban Salah]

d. 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
[Jawaban Salah]

e. 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
[Jawaban Salah]



13. Conroh pelaksanaan otonomi daerah ditunjukkan oleh pernyataan....

a. Pemerintah pusat melakukan kunjungan ke daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia
[Jawaban Salah]

b. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih
[Jawaban Salah]

c. Pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada masyarakat daerah karena berhasil memecahkan rekor muri
[Jawaban Salah]

d. Pemerintah pusat memberikan seluruh kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk memgelola daerahnya tanpa harus berkoordinasi
[Jawaban Salah]

e. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memgelola daerah sesuai potensi dan aspirasi masyarakat
[Jawaban Benar]



14. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan DIY meliputi aspek-aspek sebagai berikut, kecuali....

a. Tata ruang
[Jawaban Salah]

b. Pertanahan
[Jawaban Salah]

c. Kebudayaan
[Jawaban Salah]

d. Pertahanan
[Jawaban Benar]

e. Kelembagaan pemerintah daerah DIY
[Jawaban Salah]



15. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut....

a. Sentralisasi
[Jawaban Salah]

b. Desentralisasi
[Jawaban Salah]

c. Dekonsentrasi
[Jawaban Benar]

d. Pembantuan
[Jawaban Salah]

e. Demokrasi
[Jawaban Salah]



16. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu penerapan fungsi pemberdayaan dalam bidang....

a. Politik
[Jawaban Salah]

b. Ekonomi
[Jawaban Salah]

c. Keamanan
[Jawaban Salah]

d. Pendidikan
[Jawaban Salah]

e. Sosial budaya
[Jawaban Benar]



17. Salah satu tugas dan kewenangan DPRD kabupaten/kota adalah....

a. Memilih walikota, bupati dan gubernur
[Jawaban Salah]

b. Mengusulkan pengangkatan bupati dan gubernur kepada DPRD provinsi
[Jawaban Salah]

c. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota
[Jawaban Benar]

d. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi
[Jawaban Salah]

e. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi
[Jawaban Salah]



18. Berikut ini merupakan kriteria pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....

a. Lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara
[Jawaban Salah]

b. Penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara
[Jawaban Salah]

c. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat
[Jawaban Salah]

d. Lokasinya lintas kabupaten atau kota
[Jawaban Benar]

e. Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara
[Jawaban Salah]



19. Ketentuan yang berkaitan dengan penentuan niali pecahan mata uang serta pencetakan mata uang merupakan bagian dari urusan pemerintahan absolut dalam bidang....

a. Politik luar negeri
[Jawaban Salah]

b. Pertahanan nasional
[Jawaban Salah]

c. Keamanan
[Jawaban Salah]

d. Moneter dan fiskal nasional
[Jawaban Benar]

e. Yustisi/hukum
[Jawaban Salah]



20. Peraturan perundang -undangan yang mengatur pemberian otonomi terhadap Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah....

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
[Jawaban Salah]

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
[Jawaban Salah]

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
[Jawaban Benar]

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
[Jawaban Salah]

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
[Jawaban Salah]



21. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang berstatus sebagai daerah khusus, istimewa dan mendapatkan otonomi khusus. Sikap yang sebaiknya dilakukan bangsa Indonesia sesuai ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah....

a. Meminta kepada pemerintah untuk menghilangkan sifat khusus dan istimewa pada daerah tertentu
[Jawaban Salah]

b. Meminta kepada pemerintah pusat untuk mengakui seluruh daerah di Indonesia sebagai daerah istimewa
[Jawaban Salah]

c. Menghargai dan menghormati kekhususan serta keistimewaan daerah di Indonesia dengan bersedia melestarikannya
[Jawaban Benar]

d. Meminta pemerintah membuat ketentuan baru tentang pemberian otonomi daerah
[Jawaban Salah]

e. Melakukan penelitian untuk menemukan daerah-daerah baru di Indonesia agar dapat dijadikan sebagai daerah khusus maupun istimewa
[Jawaban Salah]



22. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan dengan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah....

a. Asas kepastian hukum
[Jawaban Salah]

b. Asas kepentingan umum
[Jawaban Benar]

c. Asas keterbukaan
[Jawaban Salah]

d. Asas Proporsional
[Jawaban Salah]

e. Asas profesionalitas
[Jawaban Salah]



23. Menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya merupakan contoh pelaksanaan urusan pemerintahan absolut dalam bidang....

a. Agama
[Jawaban Salah]

b. Yustisi
[Jawaban Salah]

c. Hukum
[Jawaban Salah]

d. Pertahanan nasional
[Jawaban Benar]

e. Fiskal nasional
[Jawaban Salah]



24. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yaitu....

a. Pasal 18 ayat (1)
[Jawaban Salah]

b. Pasal 18A ayat (1)
[Jawaban Salah]

c. Pasal 18A ayat (2)
[Jawaban Salah]

d. Pasal 18B ayat (1)
[Jawaban Benar]

e. Pasal 18B ayat (2)
[Jawaban Salah]



25. Penyelenggaraan otonomi daerah harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yaitu memberdayakan daerah masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut sesuai prinsip otonomi daerah, yaitu....

a. Prinsip otonomi dinamis
[Jawaban Salah]

b. Prinsip otonomi nyata
[Jawaban Salah]

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab
[Jawaban Benar]

d. Prinsip otonomi penyebaran
[Jawaban Salah]

e. Prinsip otonomi keserasian
[Jawaban Salah]



Demikian Kumpulan Soal HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH | OTHER Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.